PAW DPRD PKB, Bupati Magetan: Bagian Dinamika Demokrasi!

Bupati Magetan, Nanik Sumantri, M.Pd., menilai proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan penegakan hukum dalam pemerintahan.

Peran Lembaga dalam Demokrasi

Menurutnya, setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Unsur partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers memiliki porsi dan tanggung jawab masing-masing. Penting untuk memahami peran masing-masing agar dapat menempatkan diri secara tepat dalam dinamika yang ada.

Tanggapan atas Pemberitaan Media

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, Cahaya Wijaya, S.STP., M.Si., mengapresiasi kritik dan kerja sama media terkait pemberitaan Surat Jawaban Bupati Magetan kepada kuasa hukum Nur Wakhid, S.H. yang tayang pada Kamis (18/12/2025).

Klarifikasi Surat Bupati

Cahaya Wijaya kurang sependapat jika disimpulkan surat Bupati Magetan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemberitaan tersebut menyebutkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan surat Bupati Magetan tidak sesuai ketentuan melalui surat Nomor 100.1.4.2/39640/011.2/2025 tanggal 4 November 2025.

Prinsip Keberimbangan Media

Cahaya Wijaya menambahkan bahwa pers memiliki otoritas dalam membangun narasi pemberitaan, namun tetap harus mengedepankan prinsip keberimbangan dan akurasi.

Surat Sekda Provinsi Jawa Timur

Ia menegaskan bahwa dalam surat Sekda Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, tidak terdapat pernyataan tersurat maupun tersirat yang menyebutkan bahwa surat Bupati Magetan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan ke PTUN

Terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh penasihat hukum, Bupati Nanik Sumantri menghormati upaya hukum tersebut sebagai bagian dari hak setiap warga negara di hadapan hukum.

Ia berharap seluruh proses berjalan sesuai ketentuan berlaku dan keputusan terbaik dapat segera dihasilkan oleh pengadilan.

Harapan untuk Magetan

"Kita perjuangkan hak hukum masing-masing, namun Kabupaten Magetan tetap membutuhkan pikiran dan kerja keras kita bersama. Jangan sampai dinamika ini mengganggu kebersamaan dan kerukunan masyarakat Magetan," pungkasnya.