DPR Minta Mendagri Bertindak Tegas Atasi Kayu Gelondongan Pascabencana

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera mengambil tindakan tegas terkait penanganan tumpukan kayu gelondongan di wilayah terdampak bencana. Hal ini penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Kebingungan Pemerintah Daerah

Menurut Saan, pemerintah daerah (Pemda) ragu menangani kayu-kayu tersebut karena khawatir tersandung masalah hukum. Ketidakjelasan kebijakan membuat Pemda bimbang dalam menentukan tindakan.

“Kayu gelondongan ini sudah menumpuk, tapi kepala daerah bingung mau diapakan. Mereka khawatir muncul masalah hukum di kemudian hari,” ujar Saan.

Koordinasi dan Keputusan yang Jelas Mendesak

Politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa masalah kayu gelondongan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menghambat proses pemulihan pascabencana, termasuk masalah pendangkalan sungai dan perbaikan infrastruktur.

Harapan kepada Mendagri

Saan berharap Mendagri segera mengoordinasikan dan mengeluarkan keputusan yang jelas agar Pemda memiliki dasar hukum dalam bertindak.

Lambannya Pembangunan Huntap

Selain masalah kayu gelondongan, Saan juga menyoroti lambannya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Banyak daerah terkendala penyediaan lahan karena status tanah yang belum jelas, mulai dari kawasan hutan hingga lahan berstatus HGU.

Status Lahan Harus Jelas

Menurutnya, pembangunan huntap tidak dapat berjalan sebelum status lahan benar-benar bersih dan jelas. Kementerian Pekerjaan Umum juga tidak bisa bergerak jika persoalan lahan belum terselesaikan.

“Hunian tetap hanya bisa membangunnya kalau status tanahnya clear and clean. Agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Rapat Koordinasi Satgas Pascabencana DPR

Hal itu Saan sampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian/lembaga serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).