Sesar Lembang Ancam Gempa, DPRD Jabar Evaluasi Izin Tambang

BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mengevaluasi perizinan pertambangan, khususnya galian C, sebagai respons terhadap potensi gempa besar akibat pergeseran Sesar Lembang yang mencapai 4 milimeter per tahun. Langkah ini diambil untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Bandung Barat.

Atas nama pemerintah, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat terus melakukan evaluasi perizinan dan mengkoreksi Perda pertambangan untuk direvisi, terutama izin tambang galian C. Hal tersebut dilakukan demi menjaga alam agar terhindar dari segala bencana, khususnya Kabupaten Bandung Barat.

“Komisi I DPRD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI-Perjuangan bahwa saya melihat perizinan-perizinan yang ada di wilayah Jawa Barat ini tentu harus di koreksi dan diperbaiki., perda-perdanya juga harus di revisi dan diperbaiki,” jelas Tuti.

Tuti Turimayanti, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, menekankan kepeduliannya terhadap masyarakat Bandung Barat, dengan tujuan memberikan rasa aman dan sejahtera.

“Karena kabupaten bandung barat KBU ya, wilayah yang memang resapan airnya ini sangat dibutuhkan, karena imbas sesar lembang ini amit-amit jangan sampai terjadi, maka yang terdampak bukan hanya kabupaten bandung barat tapi purwakarta, bandung Raya sampai sumedang, subang sampai kabupaten bandung itu terimbas,” tambahnya.

Tuti mengajak masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk bersama-sama menjaga alam dan tidak merusaknya. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk waspada kemungkinan terjadinya gempa Sesar Lembang.

“Maka kita sebagai manusia merawat alam dan ini adalah ikhtiar kita juga,” tegas Tuti.

Hingga saat ini, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat terus fokus melakukan pengawasan mengenai perizinan bidang pertambangan galian C bersama komisi terkait, dimana Tuti Turimayanti berperan sebagai pengawas kebijakan umum pemerintahan.