Ormas Meresahkan di Jatim, DPRD Minta Polda Bertindak Tegas

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mendesak Komisi A untuk segera berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan warga. Penertiban ormas di Jatim dianggap mendesak demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

Anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, Eko Yunianto, menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait isu ketentraman dan keamanan, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, keberadaan ormas tidak boleh menjadi sumber keresahan sosial dan seluruh organisasi wajib patuh pada hukum.

“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucapnya.

Eko menyoroti kasus pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya yang sempat viral dan menjadi perhatian publik. Kasus yang menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep itu diduga melibatkan tindakan premanisme oleh oknum ormas. Rumah korban diratakan dan keluarga dipaksa keluar tanpa prosedur hukum yang jelas.

“Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tegas Eko.

Eko menilai kejadian tersebut sebagai tindakan intimidasi dan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.

“Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat,” katanya.

Eko mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim dalam menindaklanjuti laporan korban dan menangkap terduga pelaku. Ia menilai hal ini sebagai bukti kehadiran negara dalam penegakan hukum.

“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi A, Eko menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Ia berharap sinergi antara DPRD dan aparat penegak hukum dapat menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Saya juga akan menyampaikan kepada pimpinan, Ketua Komisi, agar segera diambil langkah konkret,” jelasnya.

“Harapannya Jawa Timur tetap aman, tentram, dan damai,” lanjut legislator Dapil Jember–Lumajang itu.

Terkait legalitas ormas, Eko menekankan pentingnya evaluasi administrasi.

“Izin ormas melalui Bakesbangpol. Tinggal dicek, terdaftar atau tidak,” pungkasnya.