Pilkada Lewat DPRD Dikritik, Rawan Politik Uang dan Persekongkolan Elite

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menuai kritik tajam karena dinilai tidak menyelesaikan masalah politik uang dan biaya pilkada, bahkan berisiko memperparah praktik suap serta membuka ruang persekongkolan elite politik daerah.

Pilkada DPRD Berpotensi Perparah Suap

Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai pilkada melalui DPRD berisiko memperparah praktik suap karena kondisi penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

“Bisa saja politik uang makin marak. Hukum kita belum kuat menghentikan suap dan tradisi upeti,” ujar Pangi, Rabu (31 Desember 2025).

Menurut Pangi, perubahan mekanisme ini justru membuka ruang persekongkolan elite politik daerah dan praktik transaksi kekuasaan berpotensi semakin tertutup.

Transaksi Politik Berpindah ke Elite

Pangi tidak menutup mata terhadap kelemahan pilkada langsung, di mana praktik *vote buying* masih sering terjadi di tingkat pemilih. Walau begitu, ia menegaskan pilkada DPRD bukan jawaban atas persoalan tersebut.

Sebaliknya, menurutnya, transaksi politik hanya berpindah dari rakyat ke elite. “Kalau lewat DPRD, yang muncul justru setoran uang ke elite penentu suara,” katanya.

Pengalaman Masa Lalu Jadi Sorotan

Pangi mengingatkan publik pada pengalaman masa lalu, di mana Indonesia pernah menerapkan pilkada melalui DPRD sebelum sistem langsung berlaku.

Menurut cerita yang ia dengar, proses pemilihan kala itu sarat fasilitas dan imbalan. Anggota DPRD mendapat perlakuan khusus demi memenangkan calon tertentu.

“Anggota DPRD di-*maintenance* habis. Ada yang belanja elektronik, menanggung biaya hotel, memberikan uang jalan,” ujarnya.

Karena itu, Pangi menilai tidak ada proses politik yang benar-benar gratis. Kepentingan kekuasaan selalu menghadirkan biaya tersembunyi. “Tidak ada makan siang gratis. Satu suara selalu punya harga,” katanya.

Kualitas Kepemimpinan Terancam

Selain rawan suap, Pangi juga menyoroti soal kualitas kepemimpinan. Menurutnya, kandidat bermodal besar lebih berpeluang menang dalam pilkada DPRD.

Akibatnya, calon berintegritas dan berkapasitas justru tersisih. Pilkada DPRD berpotensi mempersempit ruang meritokrasi. “Yang terpilih bukan pemimpin terbaik. Yang menang justru paling kuat secara modal,” katanya.

Sulitnya Pengawasan di Level Elite

Pangi menilai praktik suap di level elite lebih sulit terdeteksi karena transaksi berlangsung tertutup dan minim pengawasan publik.

Sebaliknya, politik uang di masyarakat relatif lebih mudah mengawasinya. Media dan pemantau pemilu masih bisa berperan aktif.

Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum

Oleh sebab itu, Pangi mendorong pembenahan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ia menilai solusi tidak cukup dengan mengubah mekanisme pilkada.

Menurutnya, negara harus memperkuat institusi hukum dan pengawasan pemilu. Tanpa itu, perubahan sistem hanya memindahkan masalah. “Kalau elite masih lemah integritasnya, Pilkada DPRD justru memperparah suap,” katanya.