Gerindra Dorong Evaluasi Pilkada Langsung, Usul Pemilihan Lewat DPRD

Partai Gerindra mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang selama ini diterapkan. Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai sebagai opsi rasional untuk menekan biaya politik yang tinggi.

Evaluasi Pilkada Langsung: Urgensi dan Tantangan

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyatakan bahwa mekanisme pilkada langsung memerlukan pertimbangan ulang setelah berjalan dua dekade dengan berbagai persoalan mendasar.

Biaya Politik Tinggi Picu Persaingan Tidak Sehat

Azis Subekti menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada yang memicu kompetisi berbasis modal, sehingga kualitas gagasan dan visi kepemimpinan seringkali terpinggirkan.

“Biaya politik sangat tinggi mendorong persaingan berbasis uang, bukan gagasan,” ujar Azis, Rabu, 31 Desember 2025.

Praktik Transaksional dan Kebijakan Sarat Kepentingan

Mahalnya ongkos pilkada membuka ruang bagi praktik transaksional yang terjadi sebelum, saat, hingga setelah pemilihan. Kondisi ini berujung pada kebijakan yang sarat kepentingan, bahkan tidak sedikit kepala daerah tersandung persoalan hukum.

Pilkada Melalui DPRD: Solusi atau Regresi Demokrasi?

Menurut Azis, evaluasi pilkada langsung tidak identik dengan kemunduran demokrasi, melainkan bertujuan menyelamatkan demokrasi substantif.

“Demokrasi bukan sekadar prosedur memilih di bilik suara. Demokrasi harus melahirkan pemimpin berintegritas,” kata Azis.

Koreksi Sistem untuk Insentif yang Lebih Baik

Azis menambahkan bahwa mekanisme demokrasi perlu dikoreksi bila menciptakan insentif buruk secara sistemik. Oleh karena itu, keberanian politik menjadi kunci perbaikan.

Pilkada DPRD: Alternatif Konstitusional

Sebagai alternatif, Azis menawarkan pilkada melalui DPRD sebagai opsi konstitusional. DPRD merupakan lembaga perwakilan sah hasil pemilu rakyat sehingga lebih mudah diawasi.

Desain Pilkada DPRD yang Terbuka dan Transparan

Azis membayangkan desain pilkada DPRD tetap terbuka dan transparan, mencakup uji publik terbuka bagi calon kepala daerah. Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program terukur, serta rekam jejak calon harus diuji oleh media dan masyarakat.

“Calon tidak lagi terbebani kampanye massal mahal. Mereka harus meyakinkan wakil rakyat dan publik dengan program konkret,” ujar Azis.

Pengendalian Transaksi Politik yang Lebih Mudah

Menurut Azis, transaksi politik yang terpusat di lembaga perwakilan relatif lebih mudah dikendalikan, berbeda dengan politik uang di akar rumput yang sulit dilacak.

Ajakan untuk Diskusi Objektif

Azis mengajak publik untuk menilai wacana ini secara objektif dan menghindari sikap emosional dan apriori.

Belajar dari Sejarah Koreksi Sistem Politik Indonesia

Azis mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia sarat dengan koreksi sistem, seperti perubahan mekanisme pemilihan presiden demi efektivitas pemerintahan dan revisi kebijakan otonomi daerah.

“Pertanyaannya sederhana, sistem mana paling jujur dan efektif untuk Indonesia hari ini,” kata Azis.

Keberanian Politik untuk Demokrasi yang Matang

Azis menegaskan bahwa dengan keberanian politik, demokrasi Indonesia akan semakin matang dan sehat.