P3-TGAI Magetan Rampung: Dugaan Pungli Bayangi Proyek Irigasi

MAGETAN - Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahap kedua di Kabupaten Magetan telah selesai dikerjakan oleh 23 Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Di balik keberhasilan tersebut, muncul kekhawatiran terkait dugaan praktik pungutan liar yang menyasar pengurus HIPPA.

Indikasi Pungli Mencuat Setelah Proyek Selesai

Sejumlah oknum diduga melakukan aksi penagihan *fee* proyek kepada pengurus HIPPA setelah pekerjaan fisik rampung. Mereka diduga mencatut nama-nama besar, termasuk anggota DPR RI dan pejabat daerah, untuk menekan pengurus HIPPA agar memenuhi permintaan setoran.

Selain itu, ada klaim sepihak yang mengaitkan proyek P3-TGAI dengan jasa pihak tertentu, termasuk organisasi politik. Padahal, program ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

Anggaran P3-TGAI dan Larangan Pemotongan Dana

Setiap HIPPA menerima total anggaran Rp195 juta yang dicairkan dalam tiga tahap. Munculnya isu setoran ilegal ini memicu peringatan keras kepada seluruh ketua dan pengurus HIPPA agar tidak tunduk pada tekanan oknum tertentu. Juknis Kementerian PUPR melarang keterlibatan pihak ketiga dan pemotongan dana dalam bentuk apa pun.

Rincian Pencairan Dana P3-TGAI

• Tahap I: Rp68.250.000
• Tahap II: Rp68.250.000
• Tahap III: Rp58.500.000

Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pungli

Praktik pemberian maupun penerimaan *fee* proyek melanggar ketentuan administrasi dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi (Tipikor). Penerima atau pemotong dana dapat dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi.

Pemberi suap terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

“Jangan sampai niat membangun desa dan memperbaiki irigasi justru berujung pada persoalan hukum. Baik yang meminta maupun yang memberi sama-sama memiliki konsekuensi pidana yang berat,” tegas salah satu sumber berlatar belakang hukum yang mengamati pelaksanaan program tersebut.

Dampak Pungli: Kualitas Irigasi Terancam

Aksi pemotongan anggaran secara ilegal dinilai mencederai prinsip transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Pemangkasan dana P3-TGAI dikhawatirkan menurunkan kualitas pembangunan irigasi dan merugikan petani.

Imbauan untuk Melaporkan Pungli

Masyarakat dan pengurus HIPPA diimbau untuk berani menolak dan melaporkan upaya pungutan liar kepada aparat penegak hukum. Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat ini.

Kunci Keberhasilan P3-TGAI

• Transparansi
• Kepatuhan terhadap aturan
• Keberanian menolak pungli
• Melaporkan kepada aparat penegak hukum

Pentingnya Transparansi dan Kepatuhan Hukum

Pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan agar program pemerintah pusat ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara utuh oleh petani dan masyarakat Magetan, tanpa kebocoran anggaran ke kantong pribadi oknum tertentu.