Ricuh! Pembongkaran Tembok Perumahan di Sidoarjo Ditunda

SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Rencana penjebolan tembok pembatas antara Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City, Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (30/12/2025) urung dilaksanakan setelah sempat terjadi ketegangan di lokasi. Penundaan dilakukan setelah adu argumentasi antara pihak pengembang dan warga terkait dasar hukum pembongkaran.

Kericuhan sempat mewarnai lokasi saat Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo, Bachruni Aryawan, terlibat debat sengit dengan Kuasa Hukum warga Mutiara Regency, Urip Prayitno, S.H., M.H. Warga mempertanyakan dasar hukum pembongkaran tembok yang rencananya akan dijadikan jalan integrasi.

Urip dengan tegas meminta Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penjebolan tembok. Namun, pihak Dinas P2CKTR tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut selama perdebatan berlangsung.

"Mana SK dari Bupati?" tanya Urip lantang di hadapan aparat dan warga.

Bachruni berdalih bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di lokasi tersebut telah menjadi aset Pemkab Sidoarjo dan ia hanya menjalankan perintah pimpinan. Meskipun demikian, tidak ada keputusan pembongkaran yang diambil di lokasi.

Menurut Urip, secara tata ruang dan perizinan, antara Mutiara Regency dan Mutiara City dibatasi kawasan dan tidak direncanakan terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW, perizinan SKRK, serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang berlaku.

Ia menyoroti potensi dampak pasca pembongkaran, mulai dari konflik horizontal antarwarga, risiko banjir akibat perubahan drainase, hingga beban tonase jalan yang dikhawatirkan digunakan sebagai akses material proyek.

"Pemerintah silakan menggunakan kewenangannya, tapi penuhi dulu semua prasyarat hukum dan kajian teknis. Jangan dibalik logikanya," tegas Urip.

Pihak Pemkab akhirnya menyatakan tidak berani mengambil keputusan di tempat dan akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Dengan demikian, pembongkaran tembok tidak dilakukan pada hari itu.

Puluhan personel Satpol PP, Kodim Sidoarjo, dan Polresta Sidoarjo diterjunkan untuk mengamankan lokasi, yang sempat memicu ketegangan dengan warga Mutiara Regency.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan dari Bupati Sidoarjo.