Perludem Bantah Pilkada Langsung Biang Kerok Biaya Politik Tinggi

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menentang klaim partai politik yang menghubungkan sistem pemilihan langsung dengan tingginya biaya politik di Indonesia. Ia berpendapat bahwa alasan efisiensi yang digunakan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah narasi yang sengaja dibuat untuk melegitimasi kemunduran demokrasi.

Biaya Politik Membengkak Bukan karena Sistem Pemilu

Haykal menegaskan bahwa melonjaknya biaya politik bukan disebabkan oleh mekanisme penyelenggaraan pemilu, melainkan oleh praktik tidak etis dan biaya gelap yang dipelihara oleh aktor politik.

“Pertama yang harus dijawab adalah apakah benar biaya politik tinggi itu karena sistem langsung? Menurut kami, biaya tinggi itu karena praktik tidak etis dan biaya gelap yang dimakmurkan atau dibiasakan oleh aktor politik kita. Sehingga pemilih pun terbiasa akan hal itu,” ujar Haykal kepada Media Indonesia, Selasa (30/12/2025).

Mahar Politik Penyebab Pilkada Mahal

Haykal menyatakan bahwa praktik mahar politik menjadi penyebab utama mahalnya biaya Pilkada, terutama dalam mendapatkan tiket pencalonan hingga politik uang untuk meraih suara. Menurutnya, menyalahkan sistem Pilkada langsung atas munculnya biaya ilegal adalah kekeliruan yang disengaja.

“Tingginya biaya politik bukan karena penyelenggaraannya, tetapi karena praktik biaya gelap. Mulai dari mahar politik untuk menjadi calon, belum lagi bicara politik uang, dan sebagainya,” tegasnya.

Pilkada Lewat DPRD adalah Regresi Demokrasi

Haykal memandang wacana pengembalian Pilkada kepada DPRD sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Ia menilai elit politik sedang membangun narasi tanpa dasar yang kuat hanya untuk menarik kembali hak pilih dari rakyat.

“Bagi kami, alasan untuk mengurangi biaya politik ini adalah alasan yang mereka buat-buat dan terus-menerus tersampaikan tanpa dasar kebenaran. Ini adalah upaya untuk mendegradasi dan melakukan regresi terhadap demokrasi kita, dengan cara mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD,” pungkas Haykal.

Alasan Partai Politik Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Sebelumnya, sejumlah partai politik mengusulkan Pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran negara.

Gerindra Dukung Pilkada oleh DPRD

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan bahwa dukungan terhadap Pilkada lewat DPRD didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan efektivitas proses politik.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD. Kami melihat ini lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari penjaringan kandidat hingga mekanisme pemilihannya,” ujar Sugiono melalui keterangannya, Senin (29/12/2025).

Lonjakan Anggaran Pilkada Jadi Sorotan

Sugiono memaparkan data lonjakan anggaran Pilkada yang signifikan. Dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, namun meningkat drastis pada 2024 hingga lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa tergunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius,” katanya.